Ombudsman Perwakilan NTT Nilai Pelayanan Publik Rata-Rata Masih Buruk

Ombusman Perwakilan nTT
Kepala Ombusman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton pose bersama peserta dalam workshop pendampingan penialian kepatuhan pelayanan publik di hotel Kristal, Kamis (9/8/22)

KUPANG – Ombudsman Perwakilan NTT menilai kepatuhan terhadap pelayanan publik rata-rata kabupaten/Kota di NTT masih ada di zona merah (Rendah, red).

Ada 13 kabupaten/Kota nilai pelayanan publik berada di zona merah, sedangkan nilai pelayanan publik yang berada di zona kuning ada 10 termasuk Provinsi.

Sementara nilai pelayanan publik untuk zona hijau Kabupaten/Kota di NTT termasuk pemerintah Provinsi masih jauh dari harapan.

Survey pelayanan publik dilakukan Ombudsman Perwakilan NTT di 21 kabupaten, 1 Kota dan Provinsi NTT.

Demikian press release dari Ombudsman Perwakilan NTT yang diterima awak media, Selasa (9/8/22).

Aspek-aspek yang dinilai dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah kabupaten, Kota dan Provinsi NTT ada 10 jenis penilaian.

Aspek yang dinilai dalam penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan, Maklumat layanan, pengelolaan pengaduan, sarana dan pra sarana fasilitas, pelayanan khusus, penilaian kepuasan masyarakat, visi-misi dan moto pelayanan, atribut, pelayanan terpadu dan rekognisi.

Untuk daerah zona merah mendapat penilaian pelayanan publik dengan skor nilai 0-50,99, zona kuning skor nilai 51,00-80,99 dan zona hijau skor nilai 81,00-100.

Kabupaten/Kota Yang Ada Di Zona Kuning

Beberapa Kabupaten/Kota yang ada di zona kuning penilaian kepatuhan pemerintah daerah dari Ombudsman Perwakilan NTT.

Menempati peringkat pertama, Kabupaten Belu dapat nilai kepatuhan 66,66, Pemerintah Provinsi NTT nilai kepatuhan 62,86, Kabupaten Rote Ndao nilai kepatuhan 64,66, Kabupaten Manggarai nilai kepatuhan 61,00, Kabupaten Manggarai Timur nilai kepatuhan 59,79, Kabupaten Ngada nilai kepatuhan 57,97, Kabupaten Manggarai Barat nilai kepatuhan 56,93, Kabupaten Flores Timur nilai kepatuhan 55,28, Kabupaten Sikka nilai kepatuhan 53,16 dan Kota Kupang nilai kepatuhan 52,82.

Sementara untuk 13 kabupaten lainnya nilai kepatuhan dalam pelayanan public berada di zona mera dengan skor nilai kepatuhan dibawah 50.00.

Hal yang dinilai dalam pelayanan publik seperti masalah pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan Kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perizinan ekonomi.

Adapun unit layanan yang dinilai seperti Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman modal dan PTSP, dan Dinas Pendidikan.

Pengumpulan data ini dilakukan selama 5 bulan, terhitung Juni -0ktober 2021.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *