Partai Prima NTT Minta Elit Politik Tidak Lupakan Sejarah, Soal Batasan Masa Jabatan Presiden

  • Bagikan
Yosep Asafa
Pemegang Mandat Partai Prima NTT, Yosep Asafa

Kupang, SN – Politisi Muda Partai Prima, Yosep Asafa minta elit politik tidak melupakan sejarah, batasan masa jabatan presiden.

Pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua tahun adalah produk sejarah bangsa Indonesia yang tidak ingin mengulangi kepahitan hidup di masa Orde Baru.

Referendum masa Jabatan Presiden Itu Manuver Elit, dan melupakan sejarah perjuangan reformasi hingga saat ini.

Bagi dia, Wacana perubahan batasan masa jabatan presiden menjadi 3 periode cukup menyita perhatian publik.

Apalagi, karena masa jabatan presiden diatur di dalam konstitusi, wacana berkembang menjadi tuntutan referendum UUD 1945.

Hal ini disampaikan pemegang mandat Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) NTT, Yosep Asafa, Senin (21/6/2021) melalui press release yang di terima media ini.

Menurut mantan jurnalis tv ini, PRIMA menyayangkan jika referendum dilakukan hanya demi kepentingan politik partai politik tertentu.

PRIMA memahami, referendum untuk perpanjangan masa jabatan presiden adalah manuver sebuah partai politik yang menghendaki efek ekor jas pada pemilu 2024.

Di balik manuver Parpol, itu ada kepentingan para oligarki untuk mempertahakan dominasi kekuasaan melalui pemerintahan yang bisa mereka kendalikan.

“ Ujungnya adalah keberlanjutan oligarki di Indonesia,”kata Asafa.

PRIMA tidak menolak referendum, bahkan pelaksanaan referendum merupakan wujud konkrit dari salah satu dari Sembilan program pokok perjuangan PRIMA, yaitu demokrasi partisipatif.

“PRIMA menghendaki referendum tapi harus strategis yang berasal dari kehendak rakyat, bukan kepentingan sempit kekuasaan partai politik,”ujar Asafa.

Untuk itu, Partai Rakyat Adil Makmur mengajak rakyat Indonesia untuk tidak terpancing manuver elit politik operator oligarki.

Tetapi, memusatkan perhatian kepada kebutuhan yang mendesak dan berkaitan dengan kepentingan rakyat, salah satunya adalah persoalan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

  • Bagikan