Camat dan Kapolsek Tidak Punya Hak Putuskan Sengketa Cakades Kadaghu Tana

  • Bagikan
Camat Kodi Utara
Camat Kodi Utara, Yengo Tada Kawi diapit Panitia Pilkades Kadaghu Tana
Dua Cakades Kadaghu Tana Tolak Hasil Parpurna DPS

Tambolaka, SN – Menanggapi protes yang dilayangkan dua Cakades Kadaghu Tana,  Camat Kodi Utara menegaskan Camat dan Kapolsek tidak punya hak.

Camat dan Kapolsek tidak punya hak dalam memutuskan sengketa Pilkades.

Sebab, yang berhak memutuskan persoalan Cakades Kadaghu tana merupakan Panitia Pilkades.

kewenangan ini tertuang dalam Perbup dan tata tertib Pilkades di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Hal ini di sampaikan Camat Kodi Utara, Yengo Tada Kawi di Desa Kadaghu Tana, Senin (14/6/2021) di hadapan seluruh calon kepala desa.

“ Karena semuanya difasilitasi dalam bingkai aturan,”kata Camat Yengo Tada Kawi.

Baca Juga:  Harga “fantastis”, Di Kodi Utara Warga Beramai-Ramai Budidaya Porang

Dalam sambutannya dia juga mempertanyahkan keberatan penandatangan berita acara Daftar Pemilih Sementara (DPS) bagi cakades yang keberatan.

Dan, ketika dilakukan pengecekan,  hanya 13 Kepala Keluarga (KK) dan 33 orang wajib pilih itu yang menjadi persoalan?

Pertanyaan tersebut di lontarkan Camat Kodi Utara, kepada Plt Kades Kadaghu Tana Lukas Lere Kaka.

Atas pertanyaan Camat Kodi Utara tersebut, Plt Kades Kadaghu Tana Lukas Lere Kaka mengaku semuanya mendapat Bantuan Pemerintah Desa Kadaghu Tana.

Indikasi Kumpulan Massa

Kapolsek Kodi Utara, Ipda Daniel Thimotius Ndoen,  kehadiran dia bersama personil  karena ada indikasi perkumpulan massa.

Indikasi ini dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas di wilayah Polsek Kodi Utara,

Baca Juga:  Pengurus PGRI Kodi Utara Di Lantik Plt Sekda Kabupaten Sumba Barat Daya

“Makanya saya bersama Rekan-rekan kami  turun disini, untuk menjaga keamanan dan ketertiban Penetapan DPS,”ujar Kapolsek Ipda Ndun

Dan, di kadaghu tana ada dua orang cakades yang tidak mau tanda tangan berita acara Penetapan DPS, ini jelas alasannya.

“Alasannya sudah jelas sesuai pernyataan keberatan dari dua orang Cakades ada pendobelan,”ucap Dia

Tetapi dia juga meminta dua cakades yang tidak mau menandatangani berita acara penetapan DPS untuk mengumpulkan bukti-bukti dugaan dan bawa kepanitia.

“Sehingga, Panitia bisa ambil langkah untuk secepatnya berkoordinasi dengan Panitia Pilkades Desa ate Dalo dan pemerintah Desa Ate Dalo Kecamatan Kodi,”pinta dia.

Baca Juga:  Kapolres Mandagi Pantau Langsung Pilkades Serentak Sumba Barat Daya

Panitia juga dapat menghadirkan 13 Keluarga Keluarga (KK) dan 33 orang wajib pilih ganda.

“ Warga yang dipersoalkan, mereka diminta membawa KTP dan KK supaya mengklarifikasi sesuai Dugaan dua Cakades tersebut,”Imbuhnya.

Tindak Pelaku Keonaran

Kata Kapolsek Kodi Utara menegaskan, pihak Kepolisian polsek Kodi Utara Fungsi Keamanan dan ketertiban, serta Fungsi pengawasan ada di Bapak Camat dan Panitia.

“ Kalau ada indikasi tolong laporkan itu secara tertulis, jika sampai ada unsur pidana maka saya ambil tindakan tegas siapapun dia,”tegasnya.

Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) desa kadaghu tana ada 2.359 Orang

  • Bagikan