Dipastikan Sebagian Korban Bencana Seroja Tidak Dapat Bantuan Infrastruktur Akibat Pemkab Kupang Lambat Masukkan Data

  • Bagikan
Anggota Fraksi PDIP
Anggota Pansus darii Fraksi PDIP, Deasy Ballo-Foeh

Oelamasi, SN- Dipastikan Sebagian Korban Bencana Seroja Tidak Dapat Bantuan Infrastruktur Akibat Pemkab Kupang Lambat Masukkan Data ke Balai Wilayah Sungai (BWS) NTT.

Ini di buktikan dengan kunjungan Komisi III DPRD Kabupaten Kupang.

Kunjungan tersebut agar meminta Balai wilayah sungai (BWS) NTT untuk kerusakan infrastruktur akibat badai seroja di danai APBN.

Ini di sampaikan Anggota Pansus DPRD kabupaten Kupang, Deasy Ballo-Foeh saat rapat Pansus DPRD kabupaten Kupang dengan Sekda Kabupaten Kupang, Rabu (2/6/2021).

Kata Ballo lanjut, setelah sampai di Balai Sungai apa yang terjadi mereka mengatakan Pemerintah Kaupaten kupang yang terlambat memasukan data.

Baca Juga:  Ayub Titu Eki Mengaku Mantan Anak Buah Lemparkan Masalah Hypertmart

Bahkan SK Tanggap darurat Pemkab Kupang merupakan SK dari seluruh kabupaten di NTT yang paling terlambat.

“Pada hari yang terakhir baru Pemkab Kabupaten Kupang masukkan data,”ujar Deasy Ballo.

Akibatnya, Pemkab Kupang mendapat alokasi dana pembangunan infrastruktur paling kecil dari Kabupaten lain.

“Itu yang sangat di sayangkan,”ketus Ballo-Foeh.

Kata Politisi PDIP ini, kita membuka posko bencana tentunya bukan hanya terbatas pada bantuan penyaluran beras, supermi dan telur.

Namun, membangun poskoh bersama itu artinya setiap dinas ada di poskoh tersebut.

Baca Juga:  RSIA Dedari Kembalikan Rasa Trauma Anak Korban Bencana Seroja Di Pukdale

“ Ketika kami minta data infrstruktur di Dinas PU, Dinas PU bilang semua data-data ada pada poskoh, tapi kenapa terlambat ke masukkan data terlambat,”Tanya dia.

Namun, banyak poskoh yang di bangun Pemkab Kupang menurut hemat Ballo-Foeh poskoh yang hanya melayani perut rakyat.

Namun, kerusakan infrastruktur yang banyak ini juga harus dipilirkan.

“Poskoh banyak tapi pemkab  tidak pikirkan masalah infrastruktur sehingga di balai sungai bisa katakan bahwa Pemerintah kabupaten kupang yang paling terlambat memasukkan data,”beber Ballo-Foeh.

Akibat masukkan data infrastruktur yang terlambat, batuan yang di dapat juga sangat kecil di bandingkan kabupaten Malaka dan TTU.

Baca Juga:  Naif Pemkab Kupang Hanya Alokasi 1,5 M Untuk Tangani Badai Seroja

“Kabupaten TTU kerusakan infrastruktur di biayai balai sungai ada Rp. 95 M di bandingkan dengan kabupaten Kupang,”tegas balo.

TTU mendapat alokasi dana yang besar sebab Bupati bertindak cepat dan langsung memasukkan data kerusakan infrastruktur di balai Sungai.

“Itu yang menjadi kekesalan saya, sebab poskoh yang dibangun hanya terbatas pada melayani pelayanan makan minum yang hanya 2 atau hari tetapi tidak memikirkan kerusakan yang parah di kabupaten Kupang,”sesal Deasy.

  • Bagikan