Kementerian Perlindungn Perempuan dan Anak Tegaskan Film “Suara Hati Istri: Sahra” Merupakan Bentuk Pelanggaran Hak Anak

  • Bagikan
Menteri PPPA
Menteri PPPA, Bintang Puspayoga

Jakarta, SN – Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPP-PA) menegaskan Film “Suara Hati Istri: Sahra” Merupakan Bentuk Pelanggaran Hak Anak.

Sinetron suara hati istri: Sahra yang di tayangkan media televisi Indosiar meruapakan salah satu bentuk pelanggaran.

Dikatakan melanggar hak anak karena anak usia 15 tahun diberikan peran sebagai istri ketiga dan dipoligami.

Penegasan ini disampaikan dalam akun twitter Perempuan dan anak @kpp_pa, Kamis (6/3/2021).

Penegasan ini di sampaikan Menteri PPPA, Bintang Puspayoga saat kunjungan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Hasil telaah yang dilakukan menemukan beberapa aspek yang telah di langgar dalam produksi sinetron Zahra.

Menteri PPPA sangat menyayangkan Sinetron Suara Hati Istri tersebut tidak memperhatikan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Dikatakan dalam akun twiter  perempuan dan anak @kpp_pa bahwa setiap tayangan harus menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja.

“Setiap tayangan harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja, dan wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan ana-anak dan atau remaja,”ujar Menteri.

Dikatakan lebih jauh pemerintah saat ini tengah berjuang keras mencegah pernikahan dini anak.

Sehingga, kata Menteri setiap media dalam menghasilkan produk apapun yang melibatkan anak harus tetap berprinsip pada pedoman perlindungan anak.

“Konten apapun yang di tayangkan oleh media penyiaran harus memberi informasi mendidik dan bermanfaat bagi masyarakat terlebih anak,”kata Menteri PPPA

Dia juga meminta agar setiap tayangan harus ramah anak dan melindungi anak.

Materi atau konten sebuah acara harus sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

Sebuah program harus mendukung pemerintah dalam upaya pemenuhan hak anak.

Lanjut Menteri, setiap program harus mendukung pemerintah dalam mengedukasi masyarakat.

Mengedukasi masyarakat terkait Pencegahan Perkawinan Dini dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pencegahan kekerasan seksual dan edukasi pola asuh yang benar.

 

  • Bagikan