Komisi I DPRD Kabupaten Kupang Terima Belasan Pemuda Oefeto

  • Bagikan
Komisi I DPRD Kabupaten Kupang
Komisi I DPRD Kabupaten Kupang saat menerima aduan aduan belasan pemuda Desa Oefeto

SAFARINTT-Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang  menerima belasan Pemuda Desa Oefeto Kecamatan Amabi Oefeto. Kehadiran pemuda Oefeto diterima langsung oleh Ketua Komisi I, Ayub Tib, Wakil Ketua, Albert Lololau, Sekertaris, Ferdinand Lafudaos dan anggota komisi lainnya.

Dalam pertemuan bersama pemuda Oefeto yang dipimpin, Nikson Taebenu tersebut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan seluruh kepala bidangnya.

Mantan Penjabat Kepala Desa Oefeto, Hironimus Silli, Camat Amabi Oefeto Timur, Elyazer Teuf dan Sekertaris Irda kabpaten Kupang, Yoppi Nau.

Kesempatan pertemuan tersebut, Nikson Taebenu membeberkan beberapa persoalan yang baginya dan pemuda lainya merupakan masalah.

Hal-hal yang dibeberkan, Taebenu seperti masalah jalan sirtu tanah putih, jalan yang dibahas dalam musdes hanya 935 Km tapi dalam pelaksanaannya dikerjakan 1.675 meter. Dengan kualitas ketebalan yang tidak mencapai 20cm.

Selain dari jalan, ada juga Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada ibu mneyusui dan ibu hamil. Selain masalah lainnya yaitu pengadaan Tandon 3 buah dan satunya tdak dapat dimanfaatkan karena retak.

Baca Juga:  Wakil Bupati Kupang Sebut Terkonfirmasi Covid 19 Di Kabupaten Alami Lonjakan Drastis

Lanjut Nikson, selain itu pengadaan mesin moleng (mesin campur semen, red) yang mubasir karena tidak ada nilai tambah bagi masyarakat.

Dari semua yang disampaikan, lanjut Nikson masalah pemberian bantuan covid 19 kepada masyarakat. Masyarakat yang sudah tidak berada di Oefeto diberikan bantuan sedangkan yang berada di Oefeto sendiri tidak mendapatkan bantuan.

Selain itu, ada warga yang masih memegang KTP desa Kuanheum dan belum memiliki Surat Keterangan domisili diberikan bantuan.

“ Kami rasa warga ini masih dapat bantuan di Desa Kuanheum, lagian dia tinggal di Oeteta belum lama,” ujar Nikson.

Mantan Penjabat Kepala Desa Oefeto, Hironimus Silli mengatakan bahwa untuk anggaran covid 19 tidak dianggarkan dalam APBDes.

Kejadiannya mendadak, masyarakat yang mendapat bantuan itu diusulkan oleh ketua RT masing-masing. Setelah di usulkan diputuskan secara bersama-sama antara Desa dan BPD.

Sedangkan untuk masalah jalan, penambahan panjang jalan itu keinginan pihak ketiga sebab dirinya mendapatkan material tidak jauh dari lokasi pekerjaan.

Baca Juga:  Nyanyian Lama, Pupuk Langkah Di Kabupaten Kupang Tidak Mendukung Program Revolusi 5P  

“ Pekerjaan jalan bertambah panjang tapi anggaran yang dikucurkan tetap, tidak berubah,” ujar Silli.

Sementara untuk PMT kata Mantan Penjabat Desa Oefeto, data yang diambil bulan desember namun dalam perkembangannya terjadi lonjakan ibu hamil dan menyusui.

“ Ini juga meruapakan data yang diberikan oleh kader posyandu yang ada diwilayah masing-masing,” ujar Dia.

Sedangkan pembelian moleng, itu karena ada pekerjaan bak air ukuran 6×6 m dan setelah pekerajaan bak air tersebut selesai dikerjakan akan diserahkan bumdes desa untuk mengelolahnya.

Camat Amabi Oefeto, Metusalak Tnunay mengatakan, penjabat desa ini secara jujur bahwa tidak mengenal masyarakat. Semua persoalan yang dibeberkan merupakan dilalui dalam musyawarah mufakat.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Kupang, Charles Panie pada kesempatan itu mengatakan segala program yang dibicarakan rohnya berada dimusyawarah mufakat. Kalau ada program yang tidak disebutkan dalam musyawarah mufakat itu dulu baru dipersoalkan.

“Saya harap anak-anak muda yang ada ini bukan anggota BPD, kalau anggota BPD pasti tahu semua unsure kalau tidak tahu itu mustahil,” Ujar panie.

Baca Juga:  DPD II PAN Kabupaten Kupang Usung Kader Ikut Pilkada 2024

Sementara untuk gaji Kaur Desa sampai dusun, lanjut Panie diatur dalam PP 11 sementara untuk RT/RW tidak diatur dalam PP tersebut sehingga diatur dalam Perbup dan dinamakan insentif.

Untuk anggaran covid 19 yang disebutkan, didalam surat edaran No. 8 tahun 2019 tentang relawan dan kepngurusannya dan PP No. 11 tentang criteria penerima bantuan social dana covid. Mengatur soal masyarakat yang tidak berada ditempat tidak boleh menerima bantuan. Dapat dialihkan ke warga lain yang ada didesa tersebut.

Sedangkan dana covid 2021, anggaran yang digunakan untuk penanganan covid 19, 8 persen dari total anggaran Dana Desa.

” Sebelum anggaran 8 persen untuk penanganan covid 19, program lain tidak dapat dikerjakan,” kata Panie

Ketua Komisi I DPRD kabupaten Kupang, Ayub Tib mengatakan bahwa seharusnya bendahara Desa Oefeto hadir dalam RDP ini. Sebab, penjabat kepala Desa tidak mengetahui aliran anggaran DD dan penggunaannya. Bendaharalah yang paling tahu aliran anggaran tersebut.

  • Bagikan