Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang Minta Rakyat Tidak Dirugikan Dengan 50.000 KTP Fiktif

  • Bagikan
Yohanis Mase
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Yohanis Mase

SAFARI NTT– Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang minta rakyat tidak dirugikan dengan 50.000 KTP fiktif. Dalam waktu dekat, sebagai pimpinan  DPRD akan memanggil Dinas Pencatan Sipil dan Kependukan untuk meminta penjelasan dengan isu KTP Fitif yang nilainya mencapai puluhan ribu.

“ Kalau itu benar terjadi maka yang rugi adalah rakyat saya, Rakyat Kabupaten Kupang,” kata Yohanes Mase, Senin (1/2/2021)

Dikatakan bahwa sebagai wakil rakyat dirinya harus memastikan adanya 50.000 KTP yang masuk dalam kategori palsu sebab NIK dalam KTP tidak bisa terbaca dalam sistem elektronik.

“ Saya harus memastikan betul-betul bahwa 50.000 KTP ini bermasalah,” ujar Mase.

Lanjut Mase, karena jika persoalan KTP ini benar bermasalah maka dalam waktu dekat akan melakukan rapat dengar Pendapat dengan Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan.

“ Kami akan melakukan dengar pendapat dengan Dinas teknis sehingga bisa memastikan betul atau tidak KTP Fiktif itu, kita musti pegang data dulu,” Ujar Politisi PDIP ini.

Baca Juga:  Tanggal 6 April, Gubernur NTT Dicegat Warga Taklale, Oesao dan Naibonat  

Selanjutnya dikatakan bahwa dirinya tidak terbiasa dengan mengomentari suatu masalah yang datanya tidak pegang sama sekali.

“ Saya tidak terbiasa dengan mengomentari sesuatu yang saya belum pegang datanya,” ujar Mase.

Politisi PDIP ini meminta awak media bersabar agar dirinya memanggil dinas teknis untuk memberikan penjelasan soal adanya informasi ini.

“ Saya minta teman-teman wartawan bersabar,” pintanya.

Baginya masalah KTP ini merupakan persoalan besar yang harus dituntaskan secepatnya, bagi pelaku yang berupaya melakukan tindakan seperti ini (pemalsuan KTP, red) harus bertanggngjawab. Sebab, akibat perbuatan segelintir orang hak-hak masyarakat menjadi hilang.

Kata Dia lanjut, sikap ini juga merupakan tindakan untuk menghilangkan hak kewarganegaraan seseorang.

Baca Juga:  Gelombang Laut Luluh Lantakan Puluhan Rumah Di Kelurahan Sulamu-NTT

“ Sebetulnya dia bisa dapat PKH bantuan dan bantuan sosial lainnya dalam pandemi covid 19 tapi tidak bisa dapat karena KTP NIK tidak valid,” ujar Mase.

Dirinya juga menyesalkan dalam kondisi covid 19 baru masalah KTP bermunculan.

“ Saya heran dalam kondisi seperti ini baru kesalahan muncul, ini siapa yang salah,” Tanya Mase.

Dengan tegas dirinya meminta agar rakyat kabupaten Kupang tidak dikorbankan dalam penerimaan bantuan.

“ Tetapi sekali lagi saya tegaskan, saya punya rakyat tidak boleh dikorbankan hanya gara-gara KTP, perlu kita telusuri sebaik mungkin supaya kita bisa cari tahu masalahnya,” ujar Dia.

Sebelumnya, anggota DPRD asal Partai Golkar (PG), Habel Mbate dihadapan masyarakat Desa Oelbiteno mengatakan bahwa Lima puluh ribu Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu di Kabupaten Kupang. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap perolehan bantuan dari pemerintah ke Masyarakat.

Baca Juga:  BPK NTT Temukan Kekurangan Volume Pekerjaan Puskesmas Batakte

“ Masyarakat akan sulit mendapat berbagai bantuan walaupun memegang KTP,” kata Mbate.

Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi, rastra dan PKH dari pemerintah pusat karena nomor induk KTP yang dipegang fiktif, tidak terbaca dalam sistem.

Nama sudah tercatat sebagai penerima bantuan, tapi ketika diusulkan dan dimasukkan dalam sistem, bagi warga yang NIK KTP fiktif dengan sendirinya sistem akan menolak.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kupang, Ayub Tib ketika dikonfirmasi di kantor DPRD mengatakan bahwa hari ini, rabu (3/3/2021) akan memanggil Dispenduk kabupaten Kupang untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“ Hari Rabu (3/3/2021) kita akan RDP,” katanya sambil menuju mobilnya.

Ketika diminta sekali lagi, Tib mengatakan dirinya tergesa-gesa pulang sebab ada panggilan dari DPW PAN NTT.

  • Bagikan