Rapat Dengar Pendapat DPR Kabupaten Kupang Dengan Baperjakat Gagal Dilakukan Hari Ini

  • Bagikan
Yos Lede
Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Yos Lede yang hadir dalam rapat dengar pendapat yang gagal dilakukan

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang dengan Badan Pertimbangan Kepangkatan dan jabatan (Baperjakat) gagal dilakukan hari ini, Kamis 7 Januari 2021. Gagalnya pelaksanaan RDP disebabkan, hadir dalam Rapat Dengar Pendapat hanya Kaban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Guntur Subu Taopan sebagai sekertaris Bapejakat. Sedangkan yang tidak hadir dalam rapat dengar pendapat, Ketua Baperjakat, Obet Laha dan anggota lain, seperti Asisten III, Viktoria Kanahebi, Kepala Inspektorat Daerah dan kepala bidang mutasi tidak hadir dalam rapat dengar pendapat.

Begitu juga dengan internal lembaga DPRD, 2 orang unsur pimpinan, Soffi Malelak-De Haan dan Daniel Taimenas serta beberapa anggota DPRD terutama Partai Koalisi pendukung pemerintah Kabupaten kupang juga rata-rata tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Hal ini membuat beberapa anggota DPRD yang hadir dalam rapat dengar pendapat kecewa sebab tidak dilakukan kegiatan rapat dengar pendapat.

Baca Juga:  Hari Ini PKB Laksanakan MUSKERWIL Dan Lantik BPO PKB NTT

Karena Rapat dengar pendapat gagal, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Yohanes Mase kepada safarintt.com mengatakan bahwa salah satu aspek yang membuat 2 orang pimpinan dan anggota DPRD lainnya tidak hadir dalam rapat dengar pendapat disebabkan ada mertua anggota DPRD, Albert Lololau yang meninggal.

Sementara dari unsur pemerintah kabupaten Kupang, yang hadir yaitu, Kaban BKPSDM kabupaten Kupang, Guntur Subu Taopan.

“ Hari ini dari unsur Baperjakat Pemerintah kabupaten Kupang yang yang hadir dalam raat dengar pendapat hanya 1 orang. Sedangkan anggota DPRD juga rata-rata tidak hadir dalam rapat dengar pendapat serta kebetulan salah satu anggota DPRD yang mertuanya meninggal maka tidak jadi dilakukan RDP dengan pemerintah kabupaten Kupang,” ucap Mase.

Baca Juga:  PDIP NTT Kerahkan kekuatan Untuk Menangkan Paket Tirosa Di Kabupaten Kupang

Namaun, dirinya sebagai salah pimpinan DPRD akan mengeluarkan surat hari ini, untuk hari senin dilakukan Rapat dengar pendapat dengan Badan Pertimbangan Kepangkatan dan jabatan sekaligus Paripurna mendengarkan keterangan Ketua DPRD alasan penyerahan bandara Eltari ke Pemerintah Kota Kupang.

“ hari senin itu ada 2 agenda, agenda dengan Baperjakat dan Agenda 2, Paripurna dengar keterangan ketua DPRD soal penyerangan aset,” ujar Mase.

Dirinya juga mengimbau kepada anggota DPRD yang tidak hadir, sebab sesuai amanat undang-undang yaitu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Untuk itu, dirinya berharap agar hari senin semua anggota DPRD dapat hadir agar bersama-sama memberikan catatan bagi pemerintah terhadap kinerja pemerintah dalam melakukan mutasi serta alasan penyerahan asset bandara ke pemerintah kota kupang.

Sementara itu, anggota DPRD kabupaten Kupang lainnya, Yos Lede mengatakan bahwa rapat dengar pendapat yang dilakukan merupakan evaluasi terhadap sebuah kinerja, evaluasi itu sangat penting. Sehingga, tidak perlu alergi dengan rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan.

Baca Juga:  Fraksi PDIP Angkat Bendera Oposisi Dengan Pemerintah Kabupaten Kupang

“ kalau mau maju harus ada evaluasi, Rapat dengar pendapat merupakan bagian dari evaluasi. Karena sesuai undang-undang, DPRD diberikan fungsi yang melekat pengontrolan atau pengawasan,” kata Mantan ketua DPRD periode lalu ini.

Dikatakan bahwa tidak ada yang salah dalam evaluasi, sehingga anggota DPRD yang sudah melekat fungsi pengawasan harus memberikan kontrol agar pelayanan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Control yang diberikan dalam bentuk rapat dengar pendapat

“ Hadir dulu, masalah perbedaan pendapat dalam rapat dengar pendapat itu hal biasa. Tentunya partai pendukung pemerintah akan mendukung pemerintah dan itu bukan sesuatu yang baru,” kata Lede.

 

  • Bagikan