Kejanggalan Mutasi Pejabat Administrator, Hari Ini DPRD RDP Dengan Baperjakat

  • Bagikan
Rohaniawan Katholik
Rohaniawan Katholik sedang menandatangani berita acara saksi, 30 Desember 2020. terhadap SK Mutasi 30 Desember 2020, saat ini DPRD merasa ada kejanggalan

Kejangggalan mutasi Pejabat administrator, reposisi pejabat yang dilantik 30 Desember 2020 oleh Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe dan ditanda tangani Bupati Kupang, Korinus Masneno menyimpang jauh Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural. Adanya kejanggalan dalam pengukuhan pejabat administrator, Hari ini, Kamis 7 Januari 2021 pukul 10.00 wita, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Bapperjakat) Kabupaten Kupang yang diketuai Sekda Kabupaten Kupang, Obet Laha.

Kejanggalan yang dimaksudkan salah satunya, seperti yang disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Kabupaten Kupang, Albert Lololau, Selasa 5 Janari 2021 di Aula aspirasi DPRD Kabupaten Kupang, Dirinya mengatakan bahwa dalam mutasi tidak melibatkan Kaban BPKSDM Kabupaten Kupang, Guntur Subuh Taopan. Tapi, melibatkan oknum lain yang bukan anggota Baperjakat.

Kejanggalan berikutnya, dalam mutasi yang dilakukan dihadapan Forkopimda Kabupaten Kupang diduga terjadi banyak penyimpangan jabatan yang tidak dibenarkan dalam aturan. Ada kepala bidang golongan III C sementara kepala seksi yang ada dibidang tersebut golongan III D. ini akan berpengaruh terhadap kinerja dibidang tersebut.

Baca Juga:  Tujuh Pimpinan Organisasi Amfoang Beraudiens Dengan Wabup Kupang Soal Jembatan Termanu dan dampak Ikutanya

“ Hari Kamis, 7 Januari 2021, DPRD Kabupaten Kupang akan RDP dengan Baperjakat Kabupaten Kupang. Diharapkan teman-teman wartawan hadir untuk meliput, “ ujar Lololau.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD kabupaten Kupang, Deasy Ballo-Foeh yang dikonfirmasi media ini, Rabu 6 Januari 2021 mengatakan bahwa hari ini ada RDP dengan Baperjakat Kabupaten Kupang atas kejanggalan yang terjadi didalam mutasi 30 Desember 2020.

“ Besok (hari ini, Kamis 7 Januari 2020) akan dilakukan RDP dengan Baperjakat soal mutasi kemarin,” ujar Ballo-Foeh.

Kejanggalan yang ditemukan media ini, didalam lampiran SK Bupati Kupang, nomor 821.13/02/BKPSDM. KAB.KPG/2020 tanggal 30 Desember 2020, ada dua nama yang ditulis menggunakan bolpoint terhadap jabatan dan eselon pejabat administrator.

Baca Juga:  Bupati Kupang Serahkan Bendera Merah Putih Untuk Dikibarkan

Pejabat administrator yang jabatannya ditulis menggunakan Balpoint Aprion J Lona. Dikatakan ada kejanggalan sebab didalam lampiran SK yang ditanda tangani Bupati Kupang, Korinus Masneno, hasil pengetikan dalam SK tertulis Kepala Sub bidang diklat Penjenjangan dan sertifikasi pada Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Namun ada tulis tangan dengan menggunakan balpoin Kepala Sub bidang mutasi.

Kejanggalan kedua yang masih sama ditemukan menulis dengan menggunakan ballpoint, pada nama Benny Marcus kolom eselon, didalam kolom tersebut ditulis non eselon kemudian ditulis dengan menggunakan tangan dalam kolom tersebut Kepala III B.

Benny Marcus ini dillantik menjadi Bidang pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM).

Selain Aprion J.Lona dan Benny Marcus yang nama dan eselon ditulis tangan yang ditanda tangani bupati Kupang, ada juga kejanggalan yang terjadi pada 3 orang pejabat eselon IIIB ini, antara lain, Thomas Ruben Laamena, Yakob Ly dan Murry Heru Chornelis Ratukore ketiga pejabat ini dalam jabatan lama ditulis OPD yang ditempati. Akan tetapi dalam SK Pelantikan nomor 821.13/02/BKPSDM. KAB.KPG/2020 tanggal 30 Desember 2020 Organisasi Perangkat Daerah yang dituju tidak ditulis.

Baca Juga:  Mutasi Pejabat Administrator Kabupaten Kupang Syarat Kepentingan

Masih dalam kejanggalan temuan safarintt,com kejanggalan penyimpangan jabatan, beberapa kepala bidang saat ini belum mengikuti PIM kepemimpinan, untuk lompat ke jenjang yang lebih tinggi harus minimal duduk dalam jabatan yang sama di 2 tempat berbeda, temuan media ini, ada kepala yang menduduki eselon IIIB saat ini masih duduk di satu jabatan belum ke posisi lain dalam jabatan yang beda serta belum mengikuti PIM.

Selain itu, didalam sebuah OPD di Kabupaten Kupang, Kepala Bidang yang baru dilantik golongan IIIC akan tetapi ada di bidang yang sama ada kepala seksi yang sudah menduduki jabatan III D.

  • Bagikan