Fraksi PDIP Angkat Bendera Oposisi Dengan Pemerintah Kabupaten Kupang

  • Bagikan
Anggota Fraksi PDIP
Anggota Pansus darii Fraksi PDIP, Deasy Ballo-Foeh

Fraksi PDIP angkat bendera oposisi dengan pemerintah kabupaten Kupang agar ada fungsi kontrol lebih kritis dalam melihat pembangunan yang ada di kabupaten Kupang. Sebagai oposisi, Fraksi PDIP telah menarik diri dari koalisi besar yang mendukung pemerintah Kabupaten Kupang.

Hal ini disampaikan anggota Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Deasy Ballo-Foeh dalam konfrensi Pers di Ruang aspirasi DPRD Kabupaten Kupang, Selasa 5 Januari 2021.

Fraksi PDIP merupakan salah satu fraksi yang ada ada di DPRD Kabupaten Kupang awalnya merupakan fraksi yang mendukung pemerintah kabupaten kupang dan saat ini menyatakan diri mundur sebagai Fraksi oposisi. Sebagai fraksi oposisi untuk bersama-sama pemerintah melihat pembangunan yang ada di kabupaten kupang dengan melakukan fungsi lebih kritis agar ada perimbangan dalam pembangunan kabupaten Kupang yang lebih baik ke depan.

Baca Juga:  Masalah Pupuk Kosong, Deasy Ballo-Foeh Nilai Pemkab Kupang Tidak Berpihak Dengan Petani

“Pada beberapa waktu yang lalu kami sudah nyatakan sikap sebagai oposisi pemerintah dan bendera oposisi saat ini kami kibarkan,” tegas Politisi PDIP ini.

Hadir dalam konfrensi pers tersebut, Ketua Fraksi PDIP, Lorens Buknoni dan anggota Fraksi PDIP lainnya, Natam Minfini.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP kabupaten Kupang diruang kerjanya mengatakan

mengambil sikap oposisi dengan pemerintah kabupaten Kuang merupakan Keputusan politik PDIP. Keputusan ini merupakan perintah partai untuk keluar dari koalisi besar yang terbentuk sebelum pemilihan Alat Kelengkapan Dewan.

Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kupang memilih atas perintah partai ingin menjadi penyeimbang pemerintah.

Baca Juga:  Sadis…!!! Warga Sumlili Mengadukan 18 Item Pekerjaan Dana Desa Ke Irda Kabupaten Kupang

“ Pemerintah kalau salah kita tegur, kalau benar kita dukung,”  ujar anggota Fraksi PDIP ini.

Keputusan untuk oposisi dengan pemerintah kabupaten kupang sebab Fraksi PDIP memandang tidak ada faedah berkoalisi.

Sebab, segala kebijakan publik yang diambil pemerintah kabupaten kupang tidak pernah berkoordinasi dengan Partai koalisi pemerintah. Keputusan diambil sepihak oleh pemerintah.

“ Fraksi PDIP hanya dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan pemerintah dan terkesan ada dukungan dari partai koalisi. Faktanya itu tidak pernah dilakukan,” Ungkap Dia

Legitimasi Kepentingan tertentu

Dilain sisi, Mase juga membeberkan bahwa Koalisi besar yang dilakukan saat terbentunknya Alat kelengkapan Dewan (AKD) hanya untuk melegitimasi kepentingan tertentu. Dan, kebijakan-kebijakan penting lainnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kupang pada umumnya tidak pernah

Baca Juga:  Anis Mase : Kursi Wakil Ketua Tetap, Hanya Untuk Kursi Ketua DPRD Dalam Proses Pleno

sementara kebijakan penting lainnya pemerintah tidak pernah melibatkan PDIP dan partai koalisi. Untuk itu, Fraksi PDIP tidak ingin terlibat lebih jauh terhadap segala bentuk kebijakan yang merugikan kepentingan masyarakat Kabupaten Kupang.

Dirinya mencontohkan, ada program jalan yang diusulkan Fraksi PDIP justeru di coret oleh pemerintah Kabupaten Kupang. Selain itu, penyertaan modal kepada pihak ketiga yang justru melanggar regulasi malah dipertahankan.

Sikap Fraksi PDIP untuk oposisi dengan pemerintah kabupaten Kupang telah dilaporkan kepada DPP PDIP di Jakarta termasuk Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri.

Menurutnya, 29 anggota DPRD Kabupaten Kupang dari partai koalisi tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan, kecuali partai tertentu.

  • Bagikan