Tahun 2009 Toko Piet Sudah Punya Kapal Angkut BBM Tidak Lagi Pakai KM Timau

  • Bagikan
Toko-PIET-Kupang-NTT Jalan Siliwanggi (Ft. Istimewa)

Oelamasi – Dalam penyewaan KM Timau milik PD Kelautan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang, anak-anak almarhum Niti Susanto tidak mengetahuinya. Pasalnya, saat kontrak kerja sama dilakukan dengan almarhumah. Namun, diprediksi kerja sama tersebut dilakukan antara Almarhum Niti Susanto dengan pemerintah Kabupaten Kupang terjadi dari tahun 2005-2008. Semasa itu, Toko Piet menggunakan KM Timau untuk melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke pulau Rote dan Sabu.

Diatas tahun 2008, yaitu tahun 2009 sampai dengan 2018 Toko Piet menggunakan kapal dalam pengangkuta ke dua pulai tersebut.

Hal ini disampaikan Salah satu Putra Almarhum Niti Susanto atau pemilik Toko Piet, Alen Niti Susanto kepada media ini, Kamis 3 Desember 2020.

“ Terkait penyewaan KM Timau untuk mengangkut BBM dulu sekitaran 2005-2008 itu semasa Toko Piet dijalankan oleh alm bpk Niti Susanto, sedangkan saat itu dari sekitar medio 2009 sudah menggunakan kapal sendiri, dan sejak 2018, usaha Toko Piet sudah dijalankan oleh anak2 dari alm bpk Niti,”

Diberitakan sebelumnya, Bupati Kupang, Korinus Masneno diruang kerjanya, Selasa 12 November 2020. Bupati Kupang mengatakan   PD Kelautan merupakan salah satu PD yang mengelola Kapal Motor Timau. KM Timau ini tidak dapat mengangkut penumpang dan barang tapi KM Timau dirancang khusus untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Pulau Rote dan Sabu.

Kapal ini hanya mengangkut BBM ke pulau Rote dan Sabu, saat docking di Surabaya DPRD mempertanyahkan persoalan KM Timau sehingga dirinya mengundang komisi B DPRD Kabupaten Kupang yang membidani masalah ekonomi, melihat langsung kondisi Kapal tersebut.

“ Kesana dan cek saja bahwa semua pembelanjaan alat dan lainnya dikirim per online, dan bertemu langsung direktur,” kata Masneno

Setelah docking, KM Timau kembali dari Surabaya ke Kupang, dirinya mengajak mantan Bupati Kupang, Ayub Titu Eki dan semua Forkopimda termasuk DPRD naik kapal tersebut dan pasiar di semau.

Setelah docking dalam perjalanan ke Kupang, Toko Piet yang selama ini menggunakan untuk memuat BBM membeli kapal. Sementara KM Timau tidak bisa muat barang dan manusia.

“ Tangki BBM didalam kapal tersebut ada 6 tangki besar,” ujarnya.

Menunggu terlalu lama Toko Piet membeli kapal sendiri untuk memuat BBM ke sabu dan Rote.

“ Toko Piet Kebingungan karena dia penyalur BBM ke ini dua pulau. kebingungan dia beli Kapal. Sehingga begitu pulang kapal tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi,” Terangnya.

Lebih lanjut dikatakan, Waktu KM Timau tidak dimanfaatkan oleh Toko Piet, dirinya sudah tidak lagi sebagai direktur PD Kelautan. Walaupun KM Timau tidak beroperasi namun harus ada pembiaayaan yang dikeluarkan, Cost untuk menghidupkan kapal tersebut setiap hari, selain itu, ABK harus lengkap dan waktu itu ABK Lengkap.

Untuk Pembayaran gaji ABK menghabiskan Rp. 17 juta perbulan dan biaya menghidupkan kapal setiap hari butuh minyak sekitar 3 ton.

“ Maka hancurlah sudah, son ada apa-apa dan tidak ada pemasukkan, uang sisah pakai bayar gaji setiap bulan dan terakhir uang tidak cukup maka ABK Timau dong segel kantor PD Kelautan,” Ujarnya.

Begitu ABK segel kantor, keluarlah perintah Bupati Kupang, Ayub Titu Eki, untuk memintah saya menangani.

“ Saya Turun, jadi saya kesana selama itu, selama kapal dijaga tidak ada uang, ko siapa yang mau bayar. Serahkan ke Aset Pemkab, asset tidak ambil pusing. Terakhir saya pakai uang pribadi beli beras dan kebutuhan lainnya taruh diatas kapal untuk orang jaga dan saya juga yang bayar orang jaga. Setelah saya sudah jadi Wakil Bupati Kupang, siapa yang mau kasih keluar uang untuk jaga lagi, begitu orang tidak jaga alatnya pasti dicuri orang, Karam damkarat. Jadi persoalan ini sudah cukup berat untuk diaktifkan lagi,” jelas Mantan Wakil Bupati masa Ayub Titu Eki.

Kapal tersebut dirancang khusus, saat masa Bupati Kupang, Ibrahim Agustinus Meda kabupaten sabu dan Rote merupakan bagian dari kabupaten Kupang.

“ Jadi Pak meda rancang itu Kapal Khusus hanya untuk muat BBM, Tapi bukan kita yang salurkan BBM ke itu dua pulau. Tokoh Piet yang lakukan penyaluran,” kata Bupati Masneno.

Dikatakan bahwa perjalanan KM Timau saat docking, kapal tersebut tidak dapat dihidupan, KM Timau ditarik dengan Kapal tongkang. Begit juga saat kembali dari Surabaya, perjalan sampai di ende KM Timau kehabisan BBM.

“ Waktu itu kita perjuangkan anggaran docking setengah mati, waktu itu saya ba marah dengan Pak Anton Natun, karena itu kapal Naik docking dari sini ke Surabaya ditarik. Kapal tidak hidup. Tarik denga kapal tongkang. Pulang baru jalan sendiri, pulang baru sampai ende habis minyaknya (BBM,red).

Mengingat sesama Perusahan daerah, Maka Bupati Kupang saat itu, Ayub Titu Eki memanggil direktur PDAM untuk membiayai BBM dari Ende samapi di Kupang. Minta bantuan 300 juta untuk beli minyak sekian ton, maka PDAM mengeluarkan 300 juta.

Setelah KM Timau sampai sini, setiap bulan harus membayar ABK setiap buan hingga kas PD Kelautan kehabisan dan ABK meninggalkan KM Timau. Dan, setelah itu, Bupati kupang Ayub Titu Eki kebingungan, KM Timau hendak diapakan.

Dirinya telah menjadi Wakil Bupati Kupang, sehingga Bupati Kupang Saat itu, Ayub Titu Eki menunjuk Yohanes Tubatonu sebagai Direktur PD Kelautan

Setelah Ayub Titu Eki menunjuk Tubatonu menjadi Direktur PDAM, pasti Tubatonu berpikir bahwa selama ini dirinya menerima gaji.

“ Jadi uang pasti ada maka pak Ayub suruhla Tubatonu karena berpikir ada gaji, padahal selama saya ada disana saya tidak terima gaji termasuk uang bensin saya semua saya tolak. bahkan uang saya yang habis untuk pembayaran orang jaga kpal.

“ Tubatonu sampai disana tidak ada gaji, maka lari kasih tinggal sudah,” canda Bupati Masneno.

Itulah problematika didalam PD kelautan, dan jika mau untuk dia berjalan maka harus mengeluarkan Rp. 5-8 M lagi untuk merubah menjadi kapal barang.

Sementara itu, anggota DPRD yang juga merupakan mantan pimpinan DPRD kabupaten Kupang, Anton Natun masa bhakti 2009-2014 kepada media ini di Kantor DPRD Kabupaten Kupang, 24 November 2020 mengatakan saat Masih menjadi Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang telah diminta untuk melakukan pembubaran tiga Perusahan daerah, PD Kelautan, PD Agribisnis dan PD Percetakan dan Pembuatan Kantong Semen. Sebab, ketiga PD ini selalu menjadi temuan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT. Itupun jika sesuai dengan regulator pembubaran. Namun, Pembubaran PD tersebut harus ada pertanggungjawaban tiga perusahan Daerah tersebut. Saat itu, Perusahan Daerah tidak dibubarkan akan tetapi diberikan dana suntikan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang.

“ Saat itu, saya pribadi mau dibubarkan. Karena saat itu Kabupaten Kupang disklaimer terus dan salah satu indikatornya masalah aset, dalam perjalanan saya sudah jadi anggotanDPRD Kabupaten Kupang ada penyertaan modal. Setelah penyertaan modal dilaksanakan masih ada rekomendasi BPK dan itu saya tidak bertanggung jawab,” ujar Mantan Pimpinan DPRD ini.

Kata Natun, jika merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) 54 tahun 2017, Pembubaran Perusahan daerah atau BUMD harus dilakukan melalui Peraturan Daerah. Mekanismenya, didalam PP 54 Pasal 126 mengatakan bahwa pembubaran BUMD atau Perusahan Daerah itu harus ada satu kajian, yang dimaksud dengan kajian itu menurut pemahaman dirinya masalah penyertaan modal, rekomendasi BPK itu harus diselesaikan dulu. Sehingga tidak menjadi pertanyaan dalam pembubaran Perusahan Daerah.

“ Perda Tiga PD sudah ditutup tapi mekanismenya penutupan itu harus melalui PP 54 tahun 2017. Ada mengatur di PP tersebut, saya lupa pasal berapa? Saya ada baca disitu,” kata Natun.

Dirinya juga meminta pemerintah jika ingin menghapus perda perusahan daerah harus merujuk pada PP 54 tahun 2017 yang mengatur tentang Perusahan Daerah. Tidak serta merta, ketika melihat ketidak gunaan PD lalu ditutup.

“ Karena 10 tahun kepemimpinan mantan Bupati Kupang, Ayub Titu Eki tidak mungkin untuk tidak berpikir menutup Perudahan daerah. Bupati Kupang, Ayub Titu Eki orang pintar semua dan punya keinginan agar masalah disklaimer, salah satunya rekomendasi BPK soal aset daerah di Perusahan daerah,” Ujar Politisi Hanura ini.

Sebelum penutupan, harus diselesaikan dulu rekomendasi BPk dan pertanggungjawaban penyertaan modal. Dirinya tidak meyakini setelah penutupan tiga PD dapat membuat tapi tidak menyelesaikan temuan BPK maka Opini yang diberikan BPK terhadap Kabupaten Kupang masih dalam tanda tanya. Belum tentu Kabupaten Kupang dapat opini WTP dan WDP.

“ Jadi belum selesai kalau menurut saya. Kalau menurut lain ya saya tidak tahu,” canda Natun.

Dampak dari pembubaran perusahan daerah itu ada rekomendasi BPK Perwakilan NTT. Rekomendasu BPK tersebut harus diselesaikan, karena bisa berdampak hukum. Diselesaikan agar semua aman dan tenteram masul di Natal dan Tahun baru 2021.

“ Temuan BPK diselesaikan baru semua aset dari Perusahan daerah diambil alih oleh pemerintah.

Kalau besaran modal yang disertakan dalam tiga perusahan daerah tersebut tidak diketahuinya. (***)

 

 

 

 

  • Bagikan