Koordinator PKH Katakan Kasus Amarasi Timur, PIN ATM Harus Dipegang Penerima Manfaat Bukan Pendamping

  • Bagikan
Koordinator Wilayah I PKH Kabupaten Kupang, Marcelo Pinto

Oelamasi – Secara tegas Koordinator pendamping PKH Wilayah I Kabupaten Kupang mengatakan bahwa kasus Amarasi Timur merupakan kelalaian dari pendamping PKH. Pendaping PKH tidak bisa memegang Personal Identification Number (PIN) Authomatic Teller Machine (ATM) dari penerima manfaat. Jika penerima manfaat tidak mampu menggunakan buku tabungan (butab), ATM dan PIN, pendamping bertugas memberikan edukasi secara berulangkali dalam penggunaan hak-hak mereka (Penggunaan ATM, Butab dan PIN).

Hal ini disampaikan Koordinator PKH Wilayah I Kabupaten Kupang, Marcelo A. Pinto diruang kerjanya, Senin 30 Juni 2020.

Baca Juga : PKH Amarasi Timur Miris, Pendamping Pegang Pink ATM Jadi Tanda Tanya

“ Kasus Amarasi Timur saya coba mengikuti, ketika saya dalami, maka saya melihat pendamping Amarasi Timur gagal. Gagal karena tidak menjalankan fungsi edukasi sebagai seorang pendamping dengan baik. Seharusnya seorang pendamping melakukan edukasi hingga masyarakat penerima bisa menggunakan Butab dan ATMnya sendiri,” jelas Pinto.

Dikatakan bahwa walaupun menurut pendamping PKH, Sri Bilaut ada kesepakatan di kelompok bahwa Butab dan ATM dipegang masing-masing KPM  tapi untuk PIN karena sejak awal-awal penggunaan ATM, pendamping berusaha melakukan edukasi penggunaan PIN dengan cara masyarakat penerima diarahkan ke tempat penyaluran masing-masing. Setelah BRI Oesao, walaupun diajarkan berulangkali namun yang menjadi persoalan Kartu ATM terblokir terus setiap kali penerimaan bantuan.

Baca Juga : Pendamping PKH Amarasi Timur  Membangkang Tidak Mau Klarifikasi Dan Minta Bukti Di Wartawan

Lanjutnya, karena terblokir setiap masyarakat menerima PKH maka saat terblokir pihak Bank selalu menelpon pendamping untuk hadir dan mendampingi penerima PKH baru pihak BRI Oesao mau mengaktifkan ATM yang terblokir.

“ Pendamping Datang berdiri dulu baru bank bisa aktivasi kartu ATM lagi. Itu yang jadi kendala. Sehinnga diambil kesepakatan untuk PIN KPM itu dipegang pendamping, sehingga setiap tahapan pencairan, pendamping informasikan ke masyarakat KPM untuk ke Bank BRI Oesao, sampai di bank BRI Oesao baru pendamping PKH membantu dan melakukan transaksi di ATM agar tidak terblokir,” ” jelas Pinto setelah mendengar klarifikasi dari Pendamping PKH Pakubaun Sri Bilaut.

Namun, kata Pinto lanjut, apapun alasannya, pendamping tidak bisa memegang PIN ATM Penerima PKH sehingga sudah dilakukan teguran kepada pendamping PKH.

 

“ Saya masih tegur, tidak bisa begitu, aturan tidak ada begitu, kalau masyarakat tidak bisa gunakan PIN, fungsi edukasi harus terus dilakukan,” tegas Pinto.

Pinto juga menjelaskan bahwa PKH merupakan bantuan pemerintah pusat kepada keluarga pra sejahtera yang diluncurkan tahun 2007 oleh pemerintah pusat. Namun sejak Peluncuran dari tahun 2007-2017 masih menggunakan system pembayaran tunai melalui kantor pos. Kemudian tahun 2017, untuk meminimalisir persoalan dilapangan, maka bantuan PKH dijadikan bantuan Non Tunai dan transasksi melalui perbankan.

Karena, pembayaran Non tunai maka penerima manfaat yang memenuhi syarat PKH pihak bank membuka buku rekening burekol (Buku rekening Kolektif, red). Lanjutnya, Selain itu pihak bank melakukan pendistribusian butab, ATM dan PIN itu sendiri  dilakukan sosialisasi oleh Dinas sosial dan pihak bank didampingi pendamping PKH.

Baca Juga : Masneno-Mase  Minta APH Tindak Tegas Penggelapan Uang rakyat Di Amarasi Timur

Untuk itu KPM harus pegang PINnya, PIN itu rahasia dan tidak bisa diberikan kepada orang lain, KPM menggunakan kartu sendiri. Tidak bisa dipindah tangankan ke orang lain sebab itu merupakan rekening pribadi.

“ Setelah sosialisasi maka dilakukan penyerahan Butab, ATM dan Yang pegang pin itu KPM yang bersangkutan,” ujarnya.

Dirinya juga membantah, soal adanya keputusan ataukah ada kebijakan dari Koordinator Kabupaten Kupang untuk meminta ATM di KPM agar pendamping yang memegang ATM, sebab, masyarakat penerima PKH rata-rata di Kabupaten Kupang masih awam dengan ATM, Pinto mengatakan sejak tahun 2017, ketika sistem pembayaran berubah menjadi non tunai, tidak ada instruksi apapun dari Koordinator PKH kepada pendamping PKH dan KPM untuk mengumpulkan Kartu atau PIN ditangan Pendamping (***)

  • Bagikan