Di Oematnunu Warga Resetlemen Tidak Diperhatikan Pemerintah Desa

  • Bagikan

Oelamasi– Warga Baru atau warga eks Timor-Timur yang tinggal di resetlemen didesa Oematnunu Kecamatan Kupang barat Kabupaten Kupang selama 18 tahun tidak ada perhatian dari pemerintah desa oematnunu-Kupang Barat Kabupaten Kupang. Sehingga dihadapan anggota DPRD Warga baru mempertanyahkan ada tidaknya dana desa. Bagi warga resetlemen di Oematnunu selama ini tidak ada dana desa. Jika ada dana desa tentunya mereka juga merasakan dana desa tersebut.
Hal ini disampaikan salah satu Warga resetlemen atau Warga Baru, Alrico Fernandes saat bertatap muka dengan anggota DPRD, Rabu 11 Maret 2020.
Jika ada desa selama ini, karena warga resetlemen sendiri tidak mendapat asas manfaat dari anggaran tersebut sehingga dirinya meminta untuk mengaudit dana desa selaam ini.
“ Kalau selama ini ada desa tapi kami tidak merasakannya, kami sudah ada di Oematnunu selama 18 tahun, tetapi kami tidak pernah mendapatkan manfaat dari azas manfaat sehingga kami mohon agar segera untuk mengaudit penggunaan desa selama ini,” kata Alrico Fernandes.

Dikatakan pembangunan dengan menggunakan dana desa di Desa Oematnunu tidak ada azas pemerataan. Hanya membangunan ditempat-tempat tertentu, hal ini disebabkan selama ini penggunaan dana desa tidak melalui musyawarah mufakat bersama masyarakat. Penggunaan dana desa saat rapat hanya pada orang-orang tertentu di Desa Oematnunu.
Untuk itu, Solusinya Komisi I bersama Inspektorat langsung hadir dan memanggil mantan kepala desa guna melakukan audit penggunaan dana desa. Jika audit itu sudah ada di Inspektorat tolong untuk disampaikan ke masyarakat agar masyarakat tahu.
Sementara itu warga lainnya, Abraham Koten menganggap penggunaan dana desa di Desa Oematnunu ada konsoirasi antara BPD dan Kepala Desa. Sebab, hingga masa jabatan berakhir tidak laporan dari BPD soal pengawalan dan pengawasan yang dilakukan BPD. Dana desa di desa Oematnunu selama ini tidak dilakukan pertemuan agar pembagian secara merata di semua RT tapi hanya bagi-bagi di warga tertentu.
“ Selama ini soal dana desa tidak ada pertemuan,” kata Koten.
Menanggapi permintaan dan masukkan demonstran anggota DPRD Kabupaten Kupang terutama komisi I yang membidani pemerintahanan berjanji akan terjun ke lokasi pada jumat 20 Maret 2020. (***)

 

  • Bagikan