Soal Insentif, LPM Naibonat Bertemu DPRD Kabupaten Kupang

  • Bagikan

Oelamasi – Belasan pengurus LPM Kelurahan Naibonat bertemu dengan pimpinan DPRD Kabupaten Kupang. Pertemuan pengurus LPM tersebut dalam rangka mempertanyahkan insentif pengurus yang selama ini tidak diterima. Kehadiran LPM tersebut dipimpin oleh Ketua LPM kelurahan Naibonat, Yusup Saduk

Pertemuan antara Pimpinan DPRD dan Pengurus LPM Naibonat Kamis 30 Januari 2020 di ruang sidang Aspirasi DPRD Kabupaten Kupang. Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Satu, Sofi Malelak De Haan tersebut berjalan dengan aman.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kupang, Ayub Tib mengatakan bahwa hak aparataur LPM telah diperjuangkan untuk itu kita menunggu proses selanjutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua dua DPRD Kabupaten Kupang Yohanes Mase menanyahkan Lura Naibonat yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Seharusnya, kata Mase bersama-sama dengan masyarakat yang melakukan pengaduan.

” Lurah juga ada disini, tidak boleh hanya tanda tangan surat saja lepas masyarakat dan masyarakat berjuang sendiri,” kata Mase.

Dikatakan bahwa, selama ini kelurahan di anak tirikan tidak mendapatkan anggaran. Untuk itu, harus dilakukan persamaan persepsi untuk menjadi perjuangan bersama.

Dikabupaten Kupang ada Rp 6 M untuk 17 kelurahan di seluruh Kabupaten Kupang yang dititipkan di tiap kecamatan. Dan menyangkut insentif LPM saat sedang diperjuangkan dan dalam waktu dekat akan dilakukan silaturahim dengan kementerian dalam negeri. Dalam pertemuan tersebut akan disampaikan ke Kemendagri.

Mase juga mengharapakan agar pengurus LPM, RT/RW dan kader posyandu bersabar. Karena, selama ini belum ada aturan untuk pembayaran gaji.

Sementara itu Wakil Ketua Satu DPRD Kabupaten Kupang, Sofi Malelak De Haan, mengatakan bahwa tuntutan pengurus LPM, RT/RW dan kader posyandu sudah diterima secara tertulis. Selanjutnya akan dibahas dalam persidangan-persidangan selanjutnya, baik dalam rapat komisi maupun rapat Paripurna untuk diakimodir.

” Dana kelurahan baru berkaku, mekanisme masih cari solusi. Dana dibebankan di DPA Kecamatan,” ucap Malelak.

Dirinya juga meminta agar pengurus LPM,RT/RW dan kader posyandu perlu duduk bersama kemudian dicarikan solusi dari anggaran kelurahan Rp. 350 ribu. Sebab, anggaran yang dipakai untuk membayar gaji pengurus dengan menggunakan dana Pemberdayaan. Tapi semua itu harus didiskusikan dengan lurah,” tutup Malelak. (***)

  • Bagikan