Pembatalan Pelantikan Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Kupang Dikecam Anggota

  • Bagikan

Oelmasi- Belasan anggota DPRD Kabupaten Kupang mengecam sikap Ketua DPRD Sementara yang melakukan pembatalan pelantikan secara sepihak. Pimpinan DPRD Sementara dianggap tidak mengindahkan hasil pertemuan dengan para pimpinan fraksi beberapa waktu lalu. Pertemuan pimpinan Fraksi bersama dengan pimpinan sementara dalam rangka menetapkan waktu pelantikan pimpinan DPRD definitif. Namun, sampai waktu yang ditetapkan dalam pelantikan, Kamis 24 Oktober 2019 tidak dilakukan pelantikan dan informasi soal pembatalan pelantikan juga tidak disampaikan ke para pimpinan fraksi.

Akibat pembatalan pelantikan pimpinan DPRD definitif ini, rata-rata anggota yang hadir merasa kecewa dengan sikap ketua DPRD sementara. Pembatalan pelantikan tidak memikirkan banyak agenda yang belum diselesaikan. Agenda DPRD yang belum selesai dilaksanakan seperti agenda pengesahan tatib DPRD, pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Selain itu, saat ini juga belum dilakukan pembahasan KUA PPAS dan Sidang Paripurna penetapan anggaran induk 2020.

Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Ferdinan Lafudaos, Jorgens Leka dari Partai Nasdem, Mesak J. Mbura dari Perindo, Hengki Loden dari PBB dan Ira Saubekum dari PKB yang kecewa dengan pembatalan pelantikan Pimpinan definitif DPRD Kabupaten Kupang. Setelah selesai pertemuan dan beranjak meninggalkan gedung rakyat Kabupaten Kupang.
Baca Juga : http://www.safarintt.com/2019/10/25/dprd-kabupaten-kupang-makan-gaji-buta/

Seperti yang disampaikan beberapa Ketua Fraksi atas tertundanya pelantikan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Kupang. Demokrat DPRD Kabupaten Kupang di ruang lobi DPRD Kabupaten Kupang, Kamis 24 Oktober 2019.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Yakobertus Seran secara tegas mengatakan bahwa pimpinan sementara tidak menepati kesepakatan yang dilakukan antara pimpinan sementara dan ketua-ketua fraksi. Padahal, kesepakatan itu telah dibuat secara bersama. Namun, ketika pembatalan tidak ada informasi kepada para ketua fraksi di DPRD Kabupaten Kupang.

” Hari ini Kamis, 24 Oktober 2019 seharusnya sudah dilakukan pelantikan pimpinan DPRD definitif. Tetapi ketika kami sampai dan menunggu sampai malam, Ketua DPRD sementara tidak memberikan informasi apapun soal pembatalan pelantikan.,” Terangnya.

Baca Juga : http://www.safarintt.com/2019/10/24/gonjang-ganjing-pelantikan-pimpinan-dprd-definitif-kabupaten-kupang/

Jika ada indikasi pembatalan seharusnya pimpinan sementara memberitahukan kepada anggota pembatalan pelantikan pimpinan definitif DPRD sehingga diketahui.

Untuk itu, pimpinan fraksi yang hadir bersepakat untuk tetap dilaksanakan pelantikan pada Selasa 29 Oktober 2019. Sebab, jika tidak dilakukan pelantikan maka akan berdampak sistemik bagi masyarakat kabupaten Kupang. Kerugian karena DPRD Kabupaten Kupang yang dilantik sudah menerima gaji selama satu bulan. Akan tetapi DPRD Kabupaten Kupang belum memiliki agenda kerja.

Ketua Fraksi Partai Nasdem, Ferdinan Lafudaos mengatakan hal yang sama, dilakukan pembatalan pelantikan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Kupang yang telah disepakati secara bersama-sama merupakan sikap yang tidak konsisten terhadap sebuah keputusan.

” Ketua Sementara mengundang kami untuk bersepakat agenda pelantikan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Kupang yang akan dilaksanakan pada kamis 24 Oktober 2019 pukul 15.00, namun setelah kami hadir di Gedung DPRD Kabupaten Kupang kami merasa kecewa dengan Ketua DPRD Sementara. Sebab, pembatalan pelantikan tidak diinformasikan ke anggota DPRD Kabupaten Kupang,” beber Lafudaos.

Untuk itu langkah kongkrit yang diambil dilakukan pertemuan dengan anggota DPRD kabupaten Kupang yang hadir dan bersepakat untuk dilaksanakan pelantikan pada Selasa 29 Oktober 2019.

” Pelantikan harus dilakukan pada selasa 29 Oktober 2019 dalam kondisi apapun dan fraksi Nasdem saat ini sudah sangat siap mengikuti pelantikan pimpinan Definitif DPRD,” tegasnya.

Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Kupang, Sofi Malelak De Haan kepada media ini mengatakan bahwa keputusan pelantikan ditetapkan bersama para ketua komisi, pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kupang dan Sekwan. Dalam rapat tersebut diputuskan pelantikan yang akan dilakukan, Kamis 24 Oktober 2019.

Tapi, ketika dilakukan rapat koordinasi pengecekan kesiapan ketua Pengadilan dan sekwan pada Rabu 23 Oktober 2019, diperoleh informasi pimpinan definitif dari Golkar tidak bisa hadir dalam pelantikan disebabkan adanya kegaiatan internal Partai Golkar.

” Yang disesalkan anggota DPRD Kabupaten Kupang ialah jika terjadi pembatalan sepihak Fraksi Golkar pada hari pelantikan seharusnya pimpinan sementara melakukan rapat ulang dengan seluruh pimpinan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Kupang. Serta menyampaikan pembatalan yang terjadi, bukan mendiamkan,” kata Ketua Pemenang pasangan Korinus Masneno-Jerry Manafe di Pilkada tahun 2018.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa Jika ada pelantikan pimpinan definitif DPRD dilakukan Rabu 23 Oktober 2019, ketika Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi yang dikonfirmasi menunggu hingga pukul 22.00 wita atau jam 10 malam. Namun, tidak ada klarifikasi dari Ketua DPRD Sementara, soal kesediaan fraksi Golkar hadir dalam pelantikan pimpinan DPRD definitif.

” Saya sebagai Wakil ketua Sementara dan Sekwan DPRD Kupang berupaya membangun komunikasi, salah satu staf sekwan sampai ke rumah dan Kantor DPD II Partai Golkar untuk mencari Ketua DPRD Sementara untuk penandatangan undangan, karena sudah diparaf oleh Sekwan dan saya sebagai wakil Ketua Sementara,” beber Malelak.

Namun, undangan yang diantar, Rabu 23 Oktober 2019, Ketua Sementara tidak menandatangani undangan dengan alasan yang tidak jelas. Sedangkan pergeseran pelantikan dari Selasa 22-23 Oktober 2019 tersebut atas permintaan Ketua DPRD Sementara.

” Dalam rapat bersama dengan ketua-ketua fraksi, Pak Habel yang mengatakan bahwa kamis 24 Oktober 2019 hanya sebatas kegiatan seremonial di Partai Golkar sehingga dapat dilakukan pada pukul 15.00 atau jam 3 sore,” kata Malelak menirukan kata-kata Ketua DPRD sementara, Habel Mbate.

Faktanya bahwa, dari 23 Oktober 2019, pihak sekwan tidak mendapatkan kepastian informasi pelantikan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Kupang hingga 24 Oktober 2019, kembali pihak sekwannkembali berkoordinasi dengan Ketua DPRD sementara dirumah dan kantor DPD II Partai Golkar hingga pukul 12.00 wita juga ketua DPRD Sementara tetap bersih keras untuk tidak menandatangani undangan pelantikan tersebut.

Karena sesuai hasil rapat dengan para ketua fraksi sehingga anggota DPRD hadir untuk mengikuti pelantikan pimpinan DPRD, ruangan juga sudah disiapkan oleh Sekwan dan konsumsi juga sudah disiapkan.

” Hanya tidak tanda tangan undangan sehingga tidak dilakukan pelantikan pimpinan definitif,” ujarnya.

Baca Juga : http://www.safarintt.com/2019/10/24/di-kabupaten-kupang-kua-ppas-belum-di-bahas/

Ketika ditanya, adanya infornasi dari ketua sementara soal pembatalan pelantikan, Malelak membantah dirinya tidak tahu dan tidak pernah diinformasikan. Sebab, hasil pertemuan menetapkan pelantikan pada 24 Oktober 2019. Bagi Malelak, jika pembatalan sebagai seorang pimpinan harus memberitahukan balik pembatalan tersebut.

” Kita pimpinan jadi kalau batal pelantikan harus diinformasikan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sementara Kabupaten Kupang, Habel Mbate yang dikonfirmasi diruang kerjanya, 25 Oktober 2019 mengatakan pergeseran pelantikan yang terjadi 24 Oktober 2019 disebabkan fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kupang mengikuti kegiatan bimbingan teknis di DPD I Partai Golkar NTT. Untuk sebagai kader partai dirinya harus loyal terhadap partai.

” Karena ada surat dari DPD I Partai Golkar NTT, maka sebagai kader partai harus loyal terhadap partai,” tutur Mbate.

Mbate juga membantah jika pembatalan pelantikan disebabkan adanya muatan kepentingan dari oknum tertentu. Sebab, tidak ada maksud yang tersembunyi dalam pembatalan pelantikan pimpinan DPRD definitif.

” Tidak ada kepentingan apa-apa atau oknum tertentu tapi semuanya meruapakan ketaatan terhadap parpol,” lanjutnya.

Yang harus menjadi catatan bahwa tidak ada pembatalan pelantikan sebab dari lembaga DPRD tidak mengeluarkan surat undangan pelantikan pimpinan definitif DPRD. Jika dikatakan dikatakan pembatalan yang menjadi pertanyaannya sejak kapan undangan tersebut dikeluarkan lembaga DPRD. Karena sebagai pimpinan dirinya tidak menandatangani surat dari lembaga DPRD untuk dilakukan pelantikan.

” Undangan tidak ada yang keluar bagaimana bisa dilakukan pelantikan pimpinan definitif DPRD,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa kondisi yang terjadi 24 Oktober 2019 itu bukan faktor kesengajaan, Namun, kondisi ini dalam rangka menjalankan tugas partai. Sebab, semua itu merupakan rancangan Tuhan untuk menetapkan waktu yang lain bagi anggota DPRD.

” Sebagai pimpinan sementara kita tidak mungkin mengecewakan teman-teman anggota pasti akan mengatur waktu yang terbaik untuk dilantik pimpinan definitif DPRD. Namun kita menunggu waktu dari ketua pengadilan negeri, pasalnya dalam waktu 1, atau 2 hari ketua pengadilan negeri oelamasi tidak berada di tempat, ada urusan negara yang harus diselesaikan. Ini sesuai koordinasi antara sekwan dan pengadilan negeri oelmasi,” jelas Mbate.

Lanjutnya, Sekwan akan selalu berkoordinasi dengan pengadilan negeri untuk mengetahui jadwal keberadaan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi. Jika ketua Pengadilan negeri Oelamasi sudah berada di tempat tentunya sesegera mungkin dilakukan pelantikan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Kupang.

” Menahan diri itu bukan berarti kalah, tetapi menambah kedewasaan dan menambah kesabaran menikmati rencana Tuhan dan agenda pelantikan menjadi yang terbaik yang akan terjadi bagi lembaga DPRD, bagi pemerintah dan lebih khusus demi terciptanya kesejahteraan masyarakat kabupaten Kupang, ada pepatah kuno yang mengatakan orang yang bersabar adalah orang yang bijak dan orang yang bersabar merupakan orang yang sangat luar biasa serta menjadi matang dalam mengambil sebuah keputusan” Katanya.

Namun dirinya harus meyakini bahwa perbedaan pendapat dalam sebuah lembaga politik merupakan keindahan namun hal yang perlu diingat bahwa jangan perbedaan membuat adanya perpecahan tetapi perbedaan harus dapat dipersatukan untuk rakyat kabupaten kupang.

” Silakan berpendapat tapi hakekat kita hadir sebagai wakil rakyat untuk melayani masyarakat diatas segalanya,” ujar Dia.

  • Bagikan