PKP Kabupaten Kupang  Siap Lolos Verifikasi Administrasi dan Faktual Menuju Pemilu 2028

Verifikasi Adminitrasi oleh KPU Kabupaten Kupang
Ketua PKP Kabupaten Kupang, Anselmus Djogo menjelaska verifikasi administrasi di KPU Kabupaten Kupang

OELAMASI – Dalam verifikasi administrasi Partai Politik, PKP Kabupaten Kupang memastikan diri untuk lolos verifikasi administrasi dan faktual.

Sebab tingkat kepengurusan Partai Keadilan Persatuan (PKP) kabupaten Kupang sudah sampai ditingkat desa.

Begitu juga untuk dukungan memenuhi unsur 1/1000 dari simpatisan Partai Politik sudah mencukupi.

Hal ini disampaikan Ketua PKP kabupaten Kupang, Anselmus Djogo, Kamis (29/9) di Aula Gereja Elim Naibonat.

“ Kita Partai Keadilan Persatuan (PKP) kabupaten Kupang verifikasi administrasi dan faktual kita siap untuk lolos,” kata Jogo.

Dikatakan bahwa untuk verifikasi faktual yang akan dilaksanakan pada 15-4 November 2022, PKP Kabupaten Kupang pasti bekerja keras untuk memastikan diri untuk lolos.

Memastikan Partai PKP lolos di Kabupaten Kupang. Sebab, semua kepengurusan PKP di Kabupaten Kupang telah terbentuk hingga tingkat desa.

“ Pendukung PKP sesuai Undang-Undang Pemilu seper seribu (1/1000) akan memenuhi unsur verifikasi administrasi dan faktual,” Paparnya.

Kata Ketua PKP lanjut, verifikasi faktual yang akan dilakukan KPU Kabupaten Kupang untuk memastikan kebenaran data diri anggota, pengurus ataupun simpatisan.

“ Verifikasi faktual untuk mendapatkan kebenaran data diri simpatisan atau anggota partai politik di tingkat pengurus Kabupaten Kupang maupun keanggotaan Partai Politik pada tingkat desa,” jelas Ansel Djogo.

Dia juga mengatakan bahwa KPU bersama Parpol telah melakukan rakor verifikasi hasil perbaikan administrasi yang sudah masuk dalam Sipol.

Hasil perbaikan administrasi yang sudah masuk dalam sipol diberikan waktu untuk melakukan perbaikan.

“ Masih diberikan waktu untuk perbaikan berdasarkan PKPU, tertanggal 1-9 oktober 202,” kata Ansel Djogo.

Namun, kata Ketua PKP Kabupaten Kupang, Partai Politik diberi kesempatan, 2-5 Oktober melakukan pengecekkan kembali data yang masuk sipol sesuai waktu perbaikan administrasi 15-28 September sehingga 2-5 oktober untuk meyakinkan memenuhi syarat.

“ Jadi itu hasil Rakor Partai Politik bersama KPU Kabupaten Kupang,” ujar Ketua PKP Kabupaten Kupang.

Dia juga mengatakan bahwa kepengurusan perempuan dalam partai Politik ditingkat pusat sampai daerah itu merupakan bahasa undang-undang.

“ Bahasa undang-undang yang harus dipenuhi minimal 30 persen kuota perempuan,” tuturnya.

Kata Ketua PKP Kabupaten Kupang,  dalam tahapan verifikasi administrasi dan faktual Partai politik ditingkat pusat menghadirkan keterwakilan perempuan.

Sedangkan ditingkat Kabupaten/Kota itu hanya sebatas melihat keterwakilan 30 persen kuota perempuan.

“ Tingkat kabupaten/Kota KPU hanya melihat memenuhi unsure 30 persen tidak,” kata Ketua PKP Kabupaten Kupang

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *