RDP Dengan Pertanian, Komisi II Minta Tidak Menghilangkan Dana Pokir DPRD

607
Komisi II DPRD Kabupaten Kupang saat melakukan RDP dengan Dinas Pertanian

Oelamasi – Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pertanian dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang, komisi II DPRD meminta agar tidak boleh menghilangkan dana pokok-pokok pikiran DPRD di Dinas Pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Kupang harus memikirkan secara bijak jika menghilangkan dana pokir tersebut. Komisi II juga meminta agar dana pokir tersebut tidak boleh dipotong untuk kepentingan covid 19.

Sebab dana pokir yang diusulkan oleh DPRD merupakan kepentingan yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Hal ini disampaikan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kupang, Otniel Bob Suni dalam Rapat Dengar Pendapat dengan dinas pertanian diruang aspirasi DPRD Kabupaten Kupang, Senin 27 Juli 2020.

Dikatakan Bobsuni, untuk menghilangkan dana tersebut sebaiknya dipikirkan secara matang agar dikemudian hari tidak ada persoalan antara DPRD dengan pemerintah kabupaten Kupang terutama Dinas Pertanian.

Baca juga : Desa Naunu Bagi BLT Tahap Dua Berkurang 3 KK

“ Tidak boleh menghapus pokir DPRD yang ada di Dinas Pertanian kabupaten Kupang,agar tidak terjadi persoalan disuatu saat,” tutur Bobsuni.

Bagi Bobsuni, jika anggaran pokir DPRD diperuntukkan covid 19 seharusnya sudah ada penyampaian dari ketuatim gugus tugas penanganan covid 19. Namun, sampai dengan saat ini peruntukkan anggaran covid 19 yang disertakan Pemkab Kupang belum ada pertanggunjawaban penggunaan anggaran tersebut.

“Tim gugus tugas belum ada laporan penggunaan anggaran covid 19 sehingga dinas pertanian jika menghapus atau mengalokasikan untuk covid 19 sebaiknya dipikirkan secara matang,” ucap Bobsuni.

Selanjutnya dikatakan bahwa selama ini, tenaga PPL pertanian di kabupaten kupang semakin berkurang, ini disebabkan tenaga PPL yang meninggal, purna tugas dan factor lainnya. Sehingga ini juga harus menjadi perhatian serius dari dinas pertanian. Sebab, petani membutuhkan pendampingan yang baik guna meningkatkan produksi pertanian mereka.

Baca Juga:  Musrembang Kabupaten Kupang Tahun 2019 Fokus Pada Lumbung Pangan Dan Ternak

Sedangkan anggota komisi II DPRD Kabupaten Kupang lainnya, Ira Sobeukum meminta agar tenaga PPL yang ada di kecamatan perlui dilakukan evaluasi secara periodic oleh dinas. Sebab, sebagian besar tenaga PPL pertanian tidak melakukan pendampingan terhadap petani. Dilakukan pendampinganpun tenaga PPL masih melihat orang dan kelompoik yang ada di desa.

Dirinya meminta agar dinas pertanian selalu hadir dalam setiap pertemuan yang dilakukan oleh kelompok tani. Agar apa yang dikeluhkan kelompok tani mendapat solusi ketika ada tenaga dinas pertanian. (***)