Safari NTT, Kupang – Warga Kelurahan Babau Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang menganggap Bupati Kupang, Ayub Titu Eki sebagai penghambat Pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan penolakan Bupati Kupang terhadap HGU PT. PGGS yang akan melakukan usaha diatas lahan 3.720 KM. Sementara, PT. PGGS saat ini telah mengantongi sertifikat Hak Guna Usaha.
Warga juga merasa heran, tanpa dilakukan koordinasi, Bupati Kupang setelah melakukan penolakan terhadap PGGS namun secara diam-diam menerima perusahan garam lainnya yang mengelola diatas lahan yang sama. Ini dilakukan tanpa sepengetahuan dari mssyarakat dan pemerintah setempat. Selain pemerintah Kabupaten Kupang, pihak kepolisian juga turut melarang PT. PGGS untuk melakukan aktifitas diatas lahan HGU yang dimiliki.
” Sebagai masyarakat Kabupaten Kupang, kami kecewa dengan pemerintah kabupaten kupang, ketika kami bertemu Bupati Kupang, Jawab Bupati Kupang, sertifikat HGU PT.PGGS sudah dicabut, jadi pertanyaannya, apakah Bupati Kupang punya kewenangan mencabut Sertifikat HGU,” tanya warga Babau dalam press release yang diterima media ini, dihalaman Kantor BPN Provinsi NTT.
Dalam press release tersebut para pemilik lahan membubuhkan tanda tangan atas nama, Stefen F. Kiuk, Kondrad Ullu, Thomas Fanggidae, Nitanae Sane, Marid Manubulu, Meky E Mada, Arifin Kartiba, Jermias Batuk, Hofin Batuk, Melkianus Koa, David Maakh dan Agus Maakh.
Pernyataan bersama yang disampaikan tersebut ada 7 poin yang isinya mendukung BPN/ATR untuk mempertahankan status HGU PT. PGGS diatas lahan 3720. BPN/ATR tidak terpengaruh dengan intimidasi dari pihak manapun juga. Sebab, HGU sudah berjalan 20 tahun namun dimana keberadaan mereka.
Selain itu berdasarkan atauran pertanahan maka kami masyarakat mendukung penuh sertifikat HGU yang dikeluarkan BPN atas nama PT. PGGS, karena selama ini, PT. PGGS telah melaksanakan hak mereka yaitu membayar Pajak serta memberikan uang ganti rugi kepada masyarakat.
” Bupati Kupang, omong banyak di kantor tapi tidak pernah turun dilokasi HGU yang dipersengketakan,” Kata warga dalam press release tersebut.
Dikatakan juga bahwa, jika BPN mencabut HGU PT. PGGS maka warga juga meminta untuk segera mencabut pemberian lahan tanah kepada Polres Kupang dan lapangan pacuan kuda karena sertifikat yang dikeluarkan semuanya produk dari BPN.
” Semua sertifikat itu harus dicabut karena semua lahan tersebut bukan diberikan pada zaman kolonial belanda. Dan bukan tanah kolonial tapi tanah warga,” kata Mereka. (P@u/)

Baca Juga:  169 Ekor Kuda Rebut Piala Bupati Kupang Di Lifubatu

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia